Wali Murid Geruduk Kantor Kota Pasuruan, Protes Anak Gagal Masuk Sekolah Negeri
Media Berita Pasuruan – Wali Murid Geruduk Kantor Pendidikan dan Kebudayaan. Kota Pasuruan pada Selasa (17/6), sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2024/2025. Aksi ini mepicu oleh kekecewaan para orang tua terhadap seleksi jalur tempat tinggal yang menilai tidak transparan dan tidak adil. Mereka mempertanyakan mengapa anak mereka gagal masuk sekolah negeri terdekat meski jarak rumah memenuhi kriteria zonasi.
Para orang tua menilai bahwa anak-anak mereka tidak bisa masuk sekolah negeri terdekat, meskipun jarak rumah ke sekolah masih dalam radius zonasi. Salah satunya adalah Siti Aisyah, warga Jalan Slagah, Kelurahan Petamanan. Ia mengungkapkan bahwa anaknya tidak meterima tiga sekolah pilihan: SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3, meskipun jarak ke SMPN 3 hanya 850 meter.
“Katanya pakai sistem terdekat . Tapi anak saya malah gagal, padahal jaraknya hanya 850 meter. Sedangkan yang masuk malah jaraknya 650 meter,” ujarnya kecewa.
Mereka hanya menerima dan menindaklanjuti satu laporan keluhan, yakni dari Agung Dwi Cahyono, warga Jambangan I, Kelurahan/Kecamatan Purworejo.
Agung menyebut bahwa anaknya tidak diterima di SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 4, meskipun ada peserta lain dengan jarak domisili lebih jauh (2,2 km) yang justru diterima di sekolah yang sama. Karena terdapat pembanding yang konkret, laporan Agung diterima oleh pihak Disdikbud dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut.
“Katanya mau rifyou ulang karena ada pembanding yang lebih jauh tapi malah lolos,” kata Agung.
Sementara wali murid lainnya yang tidak memiliki pembanding serupa, keluhannya tidak menerima. Pihak sekolah telah melakukan berdasarkan Sistem secara otomatis menentukan radius terdekat sebagai acuan dalam seleksi jalur domisili. dan tidak bisa berubah secara manual.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik soal transparansi dan keadilan sistem zonasi, yang setiap tahunnya kerap menuai polemik. Banyak wali murid berharap adanya evaluasi sistem agar lebih adil dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
